Etika Penggunaan Teknologi Informasi & Komunikasi

CYBER CRIME DAN CYBER LAW

Secara sederhana, Cyber Crime adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer untuk masuk kedalam suatu sistem, mencuri data dan bahkan merusak sistem tersebut.

  

Penanggulangan Cyber Crime

• Mengamankan  Sistem

Untuk pengamanan sistem secara personal dapat dilakukan dengan instalasi sistem hingga pengamanan fisik serta pengamanan data pengguna. Pengamanan sistem pada jaringan dapat dilakukan dengan cara melakukan proteksi terhadap SMTP, FTP, Telnet dan pengamanan Server.

• Diberlakukannya Cyberlaw

Pengaturan hukum sangat diperlukan mengingat aktivitas cyber crime yang semakin berkembang dan meresahkan. 

• Perlunya Lembaga Khusus Penanganan Cyber Crime

Untuk menangani cyber crime agar tidak semakin merajalela sangat dibutuhkan lembaga-lembaga khusus, baik dari pemerintah ataupun non pemerintah. Sebagai contoh, Negara Amerika telah memiliki CCIPS (Computer Crime and Intellectual Property Section) yang berfungsi sebagai pemberi informasi tentang cyber crime, melakukan sosialisasi kepada masyarakat hingga melakukan berbagai riset untuk menanggulangi cyber crime. Di Indonesia telah memiliki Indonesia Computer Emergency Rensponse Team (IDCERT) yang merupakan wadah bagi masyarakat yang ingin melaporkan berbagai masalah keamanan komputer. 

Cyber Law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber Law sendiri merupakan istilah yang berasal dari Cyberspace Law yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata).

Cyberlaw atau Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sendiri baru ada di Indonesia dan telah disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008. UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Sebagai salah satu bukti nyata adalah dibuatnya suatu kebijakan dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di dalam UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 5 terdiri atas asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum. Landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapat Pengakuan Hukum di dalam dan diluar pengadilan.

2. Asas Manfaat. Asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses informasi sehingga dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat.

3. Asas kehati-hatian

4. Asas iktikad baik, dan

5. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Kelompok 8 :

Fifit Kurniasih                    (12150145)
Nurul Hasanah                 (12152541)
Irna Siti Nurhasanah       (12153570)
Teguh Iman Santoso         (12155488)
Wahyu Rizky Ramadhan (12154829)

Sumber :

Jurnal Etika Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan

Munir, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

https://www.kata.co.id/Pengertian/Cyber-Crime/2068

https://cyberattitude.wordpress.com/2013/10/15/pengertian-dan-contoh-dari-cyberlaw/

https://tekno.kompas.com/read/2017/04/28/20215707/telkomsel.tanggapi.protes.hacker.yang.bilang.tarif.internet.mahal. 

https://news.okezone.com/read/2018/01/01/337/1838422/kampanye-celup-yang-heboh-di-medsos-berpotensi-buka-aib-orang

https://news.okezone.com/read/2017/05/29/519/1702294/hina-kapolri-di-medsos-pemuda-asal-bangkalan-terancam-dijerat-uu-ite
https://news.okezone.com/read/2017/09/29/338/1785357/resmi-jadi-tersangka-kasus-ujaran-kebencian-jonru-ginting-langsung-ditahan
https://news.okezone.com/read/2017/12/07/337/1826624/sebarkan-ujaran-kebencian-sara-abraham-moses-mengaku-pemuka-agama
https://news.okezone.com/read/2017/07/28/512/1745363/duh-kesal-dituding-cabul-di-medsos-dosen-undip-polisikan-mahasiswi